Cari Blog Ini

Senin, 09 April 2018

Ajang Pencarian Bakat Pertama Di Kota Bekasi

Ayo daftar dan saksikan!
Ajang pencarian bakat dan pertama di Kota Bekasi “PATRIOT TOP B.G.T. Bekasi Got Talent” yang diselenggarakan oleh Polres Metro Bekasi Kota dan Pemerintah Kota Bekasi.
Informasi dan Pendaftaran:
☎️ (021) 8841110
📍 Polres Metro Bekasi Kota, Jl.Pramuka No.79 Kota Bekasi, Jawa Barat
.
#BekasiGotTalent #KotaBekasi



Sumber: Laman FB Pemerintah Kota Bekasi

Kamis, 05 April 2018

GEMASATUKATA, Kenali Pangan Sehat dan Bergizi bagi Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mutu dan keamanan produk perikanan. Oleh karena itu, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan, kembali menyelenggarakan Bulan Bakti Karantina dan Mutu 2018 dengan tema “Melalui GEMASATUKATA (Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina), Kita Wujudkan Penyediaan Pangan Sehat untuk Peningkatan Gizi Masyarakat”, Bulan Bakti Karantina dan Mutu 2018 dilaksanakan serentak di Pusat BKIPM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KIPM seluruh Indonesia, mulai 3 April hingga 2 Mei 2018.
GEMASATUKATA (Gerakan Masyarakat Sadar Mutu dan Karantina) merupakan sebuah bentuk public awareness BKIPM dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi perkarantinaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Melalui pemahaman yang tepat, ragam potensi sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Caranya dengan mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku masyarakat, para pelaku usaha, dan pemerintah daerah, serta instansi terkait, oleh karena itu semua pihak dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta keberlanjutan sumber daya ikan. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap visi KKP untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional, dengan fokus melaksanakan misi pada tiga pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
Selain berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya karantina dan pengendalian mutu, Bulan Bakti Karantina dan Mutu yang telah diselenggarakan sejak 2016 ini juga juga berhasil meningkatkan jumlah usaha perikanan yang memenuhi standar dan taat hukum. Hal ini karena yang disasar bukan hanya masyarakat konsumen produk perikanan, tetapi juga pelaku usaha perikanan termasuk pengolah ikan.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan beberapa rangkaian acara, seperti pemberian anugerah BKIPM, pelaksanaan berbagai lomba seperti lomba foto dan drone, bakti sosial seperti donor darah, sunatan masal, operasi bibir sumbing / katarak. Selain itu, juga dilakukan BKIPM “Goes To Market” yang bertujuan untuk melihat dan memberikan edukasi kepada masyarakat dan pedagang di pasar, mengenai bagaimana memilih ikan yang bernutu baik dan segar. Untuk meningkatkan sarana komunikasi, koordinasi, serta berbagi pengalaman diantara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, kelompok UKM dan masyarakat, juga diadakan kegiatan Forum Pelaku Usaha Perikanan.
Dalam kesempatan tersebut juga dibagikan bantuan secara simbolik yakni olahan ikan beku sebanyak 5,4 ton, alat tangkap rajungan 500 unit, benih mangrove sebanyak 2000 pohon, benih ikan bandeng 100.000 ekor, benih vannamei 5 juta ekor, lobster undersize yang sudah tidak dapat dikonsumsi sebanyak 650 kg, kepiting hasil penyelamatan sumber daya perikanan sebanyak 2000 ekor dan layanan pengobatan gratis serta donor darah 200 kantong. Nantinya bantuan tersebut takan diserahkan kepada pondok pesantern dan panti asuhan di wilayah Jawa Timur. 
(Biro Kerja Sama dan Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)






Sumber: Laman FB Pemerintah Kota Bekasi



Rabu, 04 April 2018

Ada Missed Call dari Luar Negeri, Ini yang Perlu Dipahami (detik.com)



Panggilan tak terjawab atau missed call dari luar negeri dialami beberapa orang baru-baru ini. Kejadian itu sudah cukup sering berlangsung berulang kali dari sebelumnya. Apa yang perlu dipahami bila Anda mengalami kejadian tersebut?


Missed call dari luar negeri dikenal dengan sebutan wangiri fraud, di mana sifatnya untuk memancing penerima telepon tersebut agar menelpon balik ke nomor yang diterimanya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan panggilan tak terjawab dari luar negeri itu, kemungkinan adalah tindak penipuan atau kecurangan kepada korban.


"(Nomor missed call) ini jangan ditekan nomornya (telepon balik)," Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza saat dihubungi detikINET.


Dalam situasi ini Anda harus mengetahui kode negara. Nomor seluler yang diawali dengan +62 merupakan kode negara Indonesia, sedangkan di luar nomor tersebut adalah kode internasional, misalnya +242 yang berasal dari Kongo, di mana hal itu menjadi ramai diperbincangkan baru-baru ini.

Kominfo menyarankan pengguna untuk cek prefiks/awalan nomor yang melakukan missed call. Jika ternyata nomor tersebut berasal dari internasional, lebih baik cek kembali, apakah nomor tersebut terasa familiar atau tidak. Apabila tidak, sebaiknya jangan menelepon balik.

Mengapa jangan menelpon balik? ingat dalam situasi ini, jika Anda menelpon balik nomor tersebut maka akan dikenakan tarif mahal, mengingat itu adalah sambungan langsung internasional.

Bila nomornya merupakan layanan premium, maka ada beban biaya tambahan yang besar. Dan, itu semua dibebankan kepada pemanggil, yakni Anda.


Jika masih ragu-ragu, nomor yang menelpon Anda itu dari mancanegara atau bukan, hal mudah bisa dilakukan dengan cara mengeceknya melalui mesin pencari di internet.


"Sebaiknya terlebih dahulu dicari di internet, terkait nomor yang mengganggu, khususnya nomor-nomor seperti itu (yang melakukan missed call dari nomor internasional)," tutur Noor. 


Sumber: Detik.com

Selasa, 03 April 2018

Gimana Sih Alur dan Mekanisme Permohonan Informasi Publik di Layanan PPID?

Pengertian Informasi Publik, Definisi dan Kategori

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Definisi 
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasanya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau Penyelenggara dan Penyelenggaraan Badan Publik lainya sesuai dengan UU KIP serta Informasi lain yang berkaitan dengan Kepentingan publik.

Dokumentasi adalah Pengumpulan, Pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan Informasi Publik

Badan Publik adalah Lembaga Eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, Pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik dan bertanggung jawab langsung pada atasan PPID.

Pengguna Infromasi adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimanan diatur dalam peraturan PerUndang-Undangan.

Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. (Sumber: PPID BPSDMD Prov. Jateng).

Lalu, bagaimana Alur dan Mekanisme Permohonan Informasi Publik di Layanan PPID? Lihat Videdo berikut:
Sumber: Laman FB Pemerintah Kota Bekasi