Cari Blog Ini

Jumat, 02 Maret 2018

DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA METRO JAYA GELAR OPERASI KESELAMATAN 2018

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Keselamatan 2018. Operasi tersebut digelar untuk menekan pelanggaran lalu lintas 2017, yang naik 15,45 persen dibanding tahun sebelumnya.
Operasi tersebut akan digelar pada tanggal 5 samapai dengan 25 Maret 2018 dengan melibatkan pasukan sekitar 2.704 di jalan-jalan yang sudah ditentukan. Polri juga akan bekerjasama dengan unsur-unsur dari POM TNI, baik darat, laut dan udara serta dari pemerintah daerah.
"Giat yang dilakukan mengedepankan giat Preemtif, preventif disertai Gakkum (penegakan hukum) secara selektif prioritas guna meningkatkan simpatik masyarakat terhadap Polantas dalam mendukung kebijakan profesional, moderen, dan terpercaya," ujar Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto.


SELEKSI CALON KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD) KOTA BEKASI

P E N G U M U M A N
 SELEKSI CALON KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPAD)
 KOTA BEKASI PERIODE 2018 - 2023
  
  1. KETENTUAN UMUM 
  1. Syarat-syarat calon Ketua KPAD Kota Bekasi Periode 2018 – 2023: 
  1. Warga Negara Indonesia; 
  1. berdomisili di Kota Bekasi; 
  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
  1. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; 
  1. mempunyai pengalaman di bidang penyelenggaraan perlindungan anak paling singkat 5 (lima) tahun; 
  1. berwibawa, jujur, adil dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; 
  1. sehat  jasmani dan rohani; 
  1. bebas narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 
  1. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menjadi tersangka; 
  1. bagi calon Komisioner KPAD Kota Bekasi yang berasal dari dunia usaha harus mendapat persetujuan dari organisasi yang bersangkutan. 
  1. Kelengkapan Berkas dan Dokumen Pendukung paling sedikit berupa: 
  1. daftar riwayat hidup; 
  2. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah/puskesmas; 
c.  surat bebas     narkotika,   alkohol,    psikotropika,   dan zat adiktif  lainnya dari  Rumah Sakit; 
d. surat  keterangan catatan   kepolisian; 
e.  surat  persetujuan  dari  organisasi  bagi  calon  yang berasal  dari  dunia usaha dan 

  1. menyampaikan materi proposal terkait metode pengawasan dan penanganan Anak di Kota Bekasi. 
  1. KETENTUAN LAIN 
  1. calon Komisioner KPAD Kota Bekasi dari unsur pemerintah dapat berasal dari Dinas atau lembaga pemerintah Non Kedinasan yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan perlindungan anak; 
  1. calon Komisioner KPAD Kota Bekasi dari unsur pemerintah diajukan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah; 
  1. calon Komisioner KPAD Kota Bekasi yang berasal dari unsur pemerintah diusulkan Kepala Dinas kepada Wali Kota bersamaan dengan penyampaian nama calon Komisioner KPAD Kota Bekasi hasil seleksi.

  1. LOKASI DAN JADWAL


  1. Tempat Pelaksanaan :Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bekasi Lantai 5 Gedung 10 Lantai Pemkot Bekasi Jl. A. Yani No. 1 Kota Bekasi.
  1. Jadwal Penerimaan Pendaftaran : Tanggal 5 Maret 2018 mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB. (Swd)

Sumber asli: bekasikota.go.id

Kamis, 01 Maret 2018

Masih Bisa Telepon Saat Pemblokiran, Ini Penjelasan BRTI


Terhitung mulai hari ini, Kamis (1/3/2018) pemblokiran layanan telekomunikasi secara bertahap mulai dilakukan. Hal ini berlaku bagi pelanggan lama, yang belum melakukan kewajiban registrasi prabayar sejak diberlakukan 31 Oktober 2017 dan berakhir pada 28 Februari 2018.

Meski Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan takkan memperpanjang masa registrasi prabayar bagi pelanggan lama, sejumlah pelanggan masih bisa menikmati layanan telekomunikasi, padahal belum mendaftar. Sesuai aturan, seharusnya hari ini mereka yang belum terdaftar sudah tak bisa melakukan SMS dan panggilan keluar.


Seperti yang dialami oleh Riska, salah satu pegawai di salah satu perusahaan startup. Riska mengatakan masih bisa melakukan layanan telekomunikasi, seperti telepon keluar dan SMS keluar.


"Tadi saya sudah tes, itu masih bisa SMS dan telepon keluar waktu pesen Go-Jek," ucapnya kepada detikINET, Kamis (1/3/2018).

Alasan Riska belum melakukan registrasi karena mengalami kesulitan ketika mendaftarkan nomor prabayar miliknya, khususnya menyangkut dengan nomor Kartu Keluarga (KK). Seperti diketahui, untuk registrasi prabayar ini, pelanggan seluler diwajibkan melakukan validasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor KK.


"Saya sudah daftar tapi gagal terus. Sudah lima kali kayak gitu," keluhnya.


Kejadian serupa juga dialami oleh Meta, di mana ia memiliki dua nomor kartu prabayar. Disampaikannya, nomor satunya lagi jarang dipakai. 


"Nomor satu ini jarang saya pakai sehingga lupa untuk registrasi, tapi saya cek tadi masih bisa SMS keluar dan telepon keluar," ucapnya.


Kemudian detikINET mencoba mengkonfirmasi mengenai peristiwa di atas yang direspon oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Menurutnya, pemblokiran memang tidak bisa serentak.


"Kapasitas mesin operator, yaitu pemblokiran/hari, tidak serentak seluruhnya terblokir," kata Komisioner BRTI Agung Harsoyo.


Jadi, kata Agung, bukan berarti pelanggan lama prabayar lolos dari pemblokiran meski tidak melakukan registrasi. Kewajiban tersebut harus dipenuhi, jika tidak ingin merasakan pemblokiran layanan total sampai tanggal 1 Mei 2018.


"Pelanggan lama harus tetap melakukan registrasi," tegasnya.


Berikut tahapan pemblokiran yang disebutkan oleh Dirjen PPI, jika tidak melakukan registrasi SIM card terhitung 28 Februari 2018:

  • Tanggal 1 Maret - 31 Maret 2018 tidak bisa menggunakan layanan telepon keluar dan SMS keluar.
  • Tanggal 1 April - 30 April tidak bisa menggunakan layanan telepon masuk dan SMS masuk.
  • Tanggal 1 Mei 2018 blokir total layanan, mulai dari telepon keluar, SMS keluar, telepon masuk, SMS masuk, dan akses internet. (agt/fyk)


Selasa, 27 Februari 2018

5 Kesalahan Penggunaan Lampu Hazard yang Membudaya di Indonesia


Lampu hazard masih sering disalahgunakan, khususnya bagi pengendara di Indonesia. Kita sering melihat mobil yang menyalakan lampu tersebut ketika sedang berjalan di lajur tengah jalan bebas hambatan, bahkan ada lagi yang menyalakannya ketika memasuki terowongan.

Penggunaan lampu hazard yang tidak semestinya memang sudah menjadi budaya di negeri ini. Demikian diktakan Pendiri Jakarta Defensive Driving, Jusri Pulubuhu.

"Masalah lampu hazard ini seperti kesalahan yang dilakukan secara massal, sampai pada akhirnya tindakan ini dibenarkan," tutur Jusri ketika dihubungi kumparanOTO, Kamis (21/12).

"Di daerah Sumatera khususnya Riau, lampu hazard digunakan sebagai lampu lurus, karena kalau sein itu di sana untuk belok kanan atau kiri. Dan petugas sudah membenarkan hal ini, karena ya itu tadi sudah menjadi budaya," imbuh Jusri.

“Malah di sana (Riau) kalau orang yang hendak lurus tidak menyalakan hazard, itu yang justru salah,” tambah Jusri.

Lalu, kapan seharusnya lampu hazard dinyalakan?

Kata Jusri, secara teori lampu hazard sebenarnya berfungsi untuk menginformasikan kendaraan lain, jika kendaraan yang kita tumpangi berhenti di tempat yang beresiko tinggi, seperti jalan tol atau tikungan.

Sehingga jika dinyalakan dalam waktu yang tepat, lampu hazard tidak akan mengganggu visibilitas orang lain dalam berkendara.

Tak hanya itu, Jusri juga menjabarkan beberapa situasi, dimana pengguna jalan tidak diperkenankan untuk menghidupkan lampu hazard, seperti :

1. Saat hujan lebat
Saat hujan deras melanda, tidak jarang kita temukan pengguna jalan menghidupkan lampu hazard-nya. Ternyata hal mainstream ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Selain dapat membuat pengendara lain silau, menghidupkan hazard dikala hujan juga dapat memecahkan konsentrasi pengguna jalan lain dalam berkendara.
Apabila hujan lebat melanda, pengendara hanya perlu berhati-hati, kurangi kecepatan dan cukup menyalakan lampu utama apabila diperlukan.


2. Saat keadaan berkabut
Jusri mengatakan sebenarnya dalam situasi berkabut, lampu hazard tidak bisa banyak membantu Anda untuk menerangi lingkungan sekitar.
Dalam situasi ini, Anda cukup untuk menggunakan fitur foglamp atau lampu kabut yang tersedia di kendaraaan anda.

3. Saat melakukan konvoi
Nah, ini pasti sering banget kumparan readers temukan di jalan-jalan, terlebih di jalan tol.
"Lampu hazard kan buat memberi sinyal ke pengendara lain jika ada bahaya, bukan untuk yang lain, apalagi konvoi,” tuturnya Jusri.


4. Saat memasuki terowongan
Ketika memasuki terowongan, memang biasanya pengendara akan mendapati keadaan jalan yang gelap. Tapi menyalakan lampu hazard tidak akan bisa juga menjadi solusi penerangan Anda.
Sama seperti berkendara saat kabut, foglamp mungkin bisa membantu kumparan readers untuk melewati terowongan yang gelap, tanpa harus memecah konsentrasi pengendara lain karena lampu hazard yang Anda nyalakan.


5. Saat hendak lurus di persimpangan
Menyalakan lampu hazard saat hendak lurus di persimpangan, menjadi tindakan yang paling berisiko akan terjadinya kecelakaan.
Tindakan ini dapat membuat pengendara lain bingung akan kode yang Anda berikan. Terlebih jika lampu hazard menyala ketika Anda hendak lurus, kendaraan yang berada di sisi kendaraan Anda, akan mengira kalau Anda ingin belok.
Fenomena miskomunikasi antar pengguna jalan seperti ini, sudah tidak aneh lagi kita temukan di jalanan. Jadi bisa dipertimbangkan lagi ya kumparanOTO readers.
Let’s be a smart driver!

Sumber asli: kumparan.com

Baca juga UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan